Cheat Jurassic Park:operation genesis Kompute

Assalamu'alaikum

  Hai sobat blogger! sudah lama nih admin gk update-update di blog ini ya itulah pelajar sibuk broo tugas ini itu ya maklum lah adminkan kls 9 :D. Ok Mari kita lanjut ke topik, untuk postingan ini admin mempostingkan tentang Cheat atau kode curang untuk game, game apakah itu? yap! seperti judulnya " Jurassic Park operation genesis PC" yang blom punya silahkan download & nyari di mbah Gugel dan yang sudah punya mari kita lanjutkan lagi...

  Ok lah kita gk usah panjang lebar mimin lagi males nulis, langsung BEKICOTT...!!!
Nb : oh ya menurut mimin nih game ini seharusnya jangan di cheat nanyi karena kurang seru dan menantang nanti juga cepat bosennya, ya.. itu juga hak sobat juga sih :D

Cara Cheat : Ketik Cheat di bwah ini saat sedang bermain
                                   Untuk tanda + (gunakan SHIFT dan +)

Tambah Duit	[ kanan kanan [ ] bawah
Semua DNA 100%	] atas , ] kanan [ bawah
Badai Panas (heat wave)	] + bawah , ] + bawah
Menambah 3 bintang	[ ] down , down [ kanan
Semua misi, latihan dan Site B dibuka	] , kanan4x ]
Semua penelitian	bawah3x , kiri, kanan , [ , bawah, atas
Semua wisatawan akan mati	Tahan ] dan tekan Kanan, Kiri , Kanan, Kiri ,  Kanan
Menghancurkan semua pagar	atas , ] , bawah, [ , kiri, kiri
Membuat pengunjung senang	] , Bawah, [ , atas , atas , atas
Fosil Lebih	[ ] down
Tidak ada hukuman saat pengunjung mati	[ , ] , Kiri , Bawah, Bawah , Bawah, Bawah
Salah satu mobil safari Anda akan meledak	Tahan [ + ] dan berulang kali tekan Atas, Bawah ,  Atas,  Bawah
Tidak ada Rampage	[ , Kiri , Atas, Kiri , Atas, Kiri , [
Upgrade Pagar tanpa biaya	[ , Kiri, kiri , [ , [ , kanan
dapat menembak dari mobil safari dengan menggunakan kamera	] + [ , Kiri , Bawah, Kanan , Kanan
Dinosaurus akan sakit	Bawah, Atas, Bawah , Kiri , ] , ] , ]
uang menjadi nol	[ + ] , Bawah
Peringkat taman akan meningkat satu bintang	Kanan , [ , atas , [ , [ , Bawah
tidak ada TORNADO	Tahan [ dan ] lalu Kiri Kanan Lepaskan [ dan ]  kemudian tekan [ dan ] lagi
tidak ada Badai Petir	------ ( lagi ngoprek dulu, di mimin gk work) ------

sekian dulu dari postinganku ya sobat semoga bermanfaat untuk sobat pengunjung blog ini
Jangan lupa sharing dan memberi tambahan ataupun iklanin blog sobat di kolom komentar :)

Wassalamu'alaikum

cheat game  Jurassic Park:operation genesis untuk pc, Code  Jurassic Park:operation genesis Pc, cheat kode Jurassic Park:operation genesis laptop, cheat  Jurassic Park:operation genesis untuk komupter, cara cheat  Jurassic Park:operation genesis di komputer, cheat kode lengkap  Jurassic Park:operation genesis pc/komputer, cheat kode  Jurassic Park:operation genesis lengkap bahasa indonesia untuk pc/komputer - See more at: http://berbagiartikelmenarik.blogspot.com/2014/03/cheat-jurassic-parkoperation-genesis.html#sthash.5YRP4EFe.dpuf

Sistem Pemerintah Indonesia

Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan permerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini seperti presidensial dan parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing. Sejak tahun 1945 Indonesia pernah berganti sistem pemerintahan. Indonesia pernah menerapkan kedua sistem pemerintahan ini. Selain itu terjadi juga perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan sejak dilakukan amandemen UUD 1945.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam perjalannannya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Berikut adalah sistem pemerintahan Indonesia dari 1945-sekarang.

Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Tahun 1945-1949

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Semula sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial tetapi sebab kedatangan sekutu(agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presiden no X tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekusaaan dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri maka sistem pemerintahan indonesia menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer. 

2. Tahun 1949-1950

Sistem Pemerintahan : Quasy Parlementer

Bentuk pemerintahan Indonesia saat itu adalah serikat dengan konstitusi RIS sehingga sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu disebut Quasy Parlementer

3. Tahun 1950-1959

Sistem Pemerintahan: Parlementer

4. Tahun 1959-1966

Sistem Pemerintahan: Presidensial

Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang isinya

1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 

2. Pembubaran Badan Konstitusional

3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara

5. Tahun 1966-1998

Sistem Pemerintahan: Presidensial

POKOK-POKOK  SISTEM PEMERINTAHAN

(Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945)

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

• Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
• Sistem Konstitusional.
• Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
• Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
• Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
• Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Pemerintahan orde baru dengan tujuh kunci pokok diatas berjalan sangat stabil dan kuat. Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar. Sistem Pemerintahan Presidensial yang dijalankan pada era ini memiliki kelemahan pengawasan yang lemah dari DPR namun juga memiliki kelebihan kondisi pemerintahan lebih stabil.

Di akhir era orde baru muncul pergerakan untuk mereformasi sistem yang ada menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan sebuah pemerintahan yang konstitusional(berdasarkan konstitusi). Pemerintahan yang konstitusional adalah yang didalamnya terdapat pembatasan kekusaaan dan jaminan hak asasi. Kemudian dilakukanlah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, tahun: 1999,2000,2001,2002. Berdasarkan Konstitusi yang telah diamandemen ini diharapkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis akan terwujud.

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen

• Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
• Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
• Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
• Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
• Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;
• Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
• Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
• Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
• Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Dewan Global Fund Ke-31

Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Dewan Global Fund to Fight AIDS, TB, Malaria (GF ATM) pada 6 - 7 Maret 2014. Pertemuan dihadiri oleh para anggota dewan yang akan memutuskan kebijakan tentang pendanaan GF ATM mendatang. Pertemuan tersebut diadakan di Indonesia karena Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, merupakan Ketua Dewan GF ATM.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Dirjen PP-PL), Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama pada saat temu media di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. (28/2)
Dalam penanggulangan penyakit ATM di Indonesia, terdapat sumber dana dari APBN dan donor lainnya, termasuk grant (hibah) dari Global Fund. 

Menurut Ketua Country Coordination Mechanism (CCM) GF ATM, dr. Untung Suseno, secara khusus, Global Fund hanya memberikan bantuan kepada penyakit AIDS, TB dan Malaria, karena ketiganya dianggap paling mempengaruhi kehidupan di suatu masyarakat.

Lebih lanjut Prof. Tjandra menyatakan GF ATM sudah membantu Indonesia sejak tahun 2003 dengan total sekitar Rp. 6 triliun. Adapun pembagiannya meliputi Rp. 2,3 triliun untuk AIDS, Rp. 2,4 Triliun untuk penanggulangan TB dan sekitar Rp. 1,97 Triliun  . Sedangkan untuk pembentukan Health System Strengthening (HSS) atau Penguatan Sistem Kesehatan sekitar Rp. 18 Miliar.
 
Tentu saja apa yang sudah dilakukan selama ini oleh GF ATM sangat membantu  pemerintah Indonesia. Meski demikian pemerintah menyadari untuk menyiapkan exit strategy,  terang Prof Tjandra.

Dicontohkan, dahulu pembelian obat ATM oleh pemerintah tergantung pada GF, sekarang pembelian obat tersebut sepenuhnya dijamin atau dibeli dari dana APBN. Sementara bantuan GF hanya untuk obat obat buffer stock atau untuk obat  jenis tertentu yang sangat jarang. 
 
The Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria (GF ATM) adalah kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat multilateral yang bersifat mandiri. Kemitraan ini pertama kali diusulkan oleh Sekretaris Jenderal PBB  Kofi Annan pada tahun 2001 dan kemudian didirikan pada 2002. Tujuan utama kemitraan ini adalah untuk mengumpulkan dana dari pemerintah-pemerintah, perusahaan dan perseorangan di seluruh dunia untuk dialokasikan bagi program pemberantasan AIDS, TB dan Malaria.
 
Indonesia adalah salah satu negara penerima hibah Global Fund dalam pengendalian ketiga penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat ini. Untuk program AIDS ada empat penerima hibah utama (Principal Recipient/PR) yaitu Kementerian Kesehatan (Subdit AIDS dan PMS), Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU). Untuk program TB ada tiga PR yaitu Kementerian Kesehatan (Subdit TB), PP Aisyiyah dan FKM UI. Sementara untuk pengendalian Malaria, ada 2 PR yaitu Kemenkes (Subdit Malaria) dan Persatuan Dharma Karya Indonesia (Perdhaki). Sedangkan untuk Health System Strengthening 1 PR yaitu Kemenkes (Pusdatin).

Pendidikan di Indonesia

Artikel ini adalah bagian dari seri Pendidikan di Indonesia
Pendidikan anak usia dini
Taman kanak-kanak Raudatul athfal Kelompok bermain
Pendidikan dasar (Kelas 1-6)
Sekolah dasar Madrasah ibtidaiyah Kelompok belajar Paket A
Pendidikan dasar (Kelas 7-9)
Sekolah menengah pertama Madrasah tsanawiyah Kelompok belajar Paket B
Pendidikan menengah (Kelas 10-12)
Sekolah menengah atas/kejuruan Madrasah aliyah/kejuruan Kelompok belajar Paket C
Pendidikan tinggi
Perguruan tinggi: Akademi Institut Politeknik Sekolah tinggi Universitas

Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud), dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Depdiknas). Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun di sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wikisumber memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia-Belanda (cikal bakal Indonesia), meskipun terbatas bagi kalangan tertentu yang terbatas. Sistem yang mereka perkenalkan secara kasar sama saja dengan struktur yang ada sekarang, dengan tingkatan sebagai berikut:

• Europeesche Lagere School (ELS), sekolah dasar bagi orang Eropa
• Hollandsch-Inlandsche School (HIS), sekolah dasar bagi pribumi
• Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), sekolah menengah pertama
• Algemeene Middelbare School (AMS), sekolah menengah atas

Sejak tahun 1930-an, Belanda memperkenalkan pendidikan formal terbatas bagi hampir semua provinsi di Hindia Belanda.

Jenjang[sunting | sunting sumber]

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Pendidikan anak usia dini[sunting | sunting sumber]

Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. o

Pendidikan dasar[sunting | sunting sumber]

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) yaitu Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun. Pendidikan dasar merupakan Program Wajib Belajar.

Pendidikan menengah[sunting | sunting sumber]

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun waktu tempuh pendidikan.

Pendidikan tinggi[sunting | sunting sumber]

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan olehperguruan tinggi.

Pemerintah Indonesia

Belum Diperiksa

Indonesia

Artikel ini adalah bagian dari seri: Politik dan pemerintahan Indonesia

Pancasila UUD 1945 Legislatif[tampilkan] Eksekutif[tampilkan] Yudikatif[tampilkan] Inspektif[tampilkan] Daerah[tampilkan] Pemilihan umum[tampilkan] Partai politik[tampilkan]

Negara lain · Atlas  Portal politik lihat   bicara   sunting

Pemerintah Indonesia adalah cabang utama pada pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial. Pemerintah Indonesia dikepalai oleh seorangpresiden yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Sebelum tahun 2004, sesuai dengan UUD 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.

Daftar isi

  [sembunyikan] 

• 1 Kewenangan
• 2 Sistem pemerintahan
  • 2.1 Pemerintahan pusat
• 3 Lihat pula

Kewenangan[sunting | sunting sumber]

Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Kewenangan lainnya diserahkan kepada (sistem pemerintahan)

Sistem pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Pemerintahan pusat[sunting | sunting sumber]

• MPR
• DPR
• DPD
• MA
• MK
• KY
• BPK
• Presiden RI
• Wakil Presiden

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

• Presiden Indonesia
• Kabinet Indonesia
• Kementerian Indonesia
• Lembaga pemerintah nonkementerian
• Lembaga nonstruktural